BAB X Sanksi Administratif Aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. BAB XIII Ketentuan Penutup Memberikan penjelasan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini.
Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 Juli Lampiran 1 Lampiran 2. Akan tetapi, setelah lahirnya UU No. Menurut Muslimin H. Kara, Undang-Undang No. Undang-Undang tersebut sebagai amandemen UU No. Kemudian didukung oleh UU No. Deregulasi sektor perbankan memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan bank, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen bahkan penghapusan bunga sekaligus.
Deregulasi tersebut dapat dimanfaatkan setelah keluarnya Paket Oktober Pakto Dalam Pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen.
Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Terpopuler 1. Pelayanan Pajak. Solusi Masalah Perpajakan Anda. Download Undang - Undang. Post a Comment. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom. Perpajakan Untuk Bendaharawan 1. Kewajiban Perpajakan bagi Bendaharawan Bagian 1 2.
Tax Treaty Perpajakan Umum 1. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia New..!!! Reksadana - PP nomor 16 Tahun New..!!! Perlakuan Pajak untuk Rumah Sederhana dan Rusunami Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan Pajak penghasilan
0コメント